Jajak Pendapat
Apakah Informasi yang tersaji pada Website Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar, bermanfaat bagi Anda?
Detail Download

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) WALIKOTA DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2015

Oleh : bagus | 31 Oktober 2016 | Dibaca : 255 Pengunjung

KATA PENGANTAR

 

Om Swastystu,

  Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU no. 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas  UU no.23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, telah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta keragaman daerah dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia

Sejalan dengan upaya mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah serta  menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, maka Kepala Daerah wajib melaporkan penyelenggaraan pemerintah daerah. Laporan dimaksud dibuat dalam bentuk Laporan Penyelenggaraan  Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban  (LKPJ) dan Informasi LPPD kepada masyarakat sebagaimana telah ditetapkan dalam PP Nomor 3 tahun 2007.

Dengan dilaksanakannya pemilihan kepala daerah secara langsung, maka hubungan Kepala Daerah dengan DPRD mengalami perubahan yang cukup mendasar dibandingkan ketika Kepala Daerah dipilih oleh DPRD dan bertanggungjawab pada DPRD. Pemilihan langsung Kepala Daerah telah menyebabkan adanya kesetaraan dan kemitraan hubungan antara Kepala Daerah yang menjalankan fungsi ekskutif dengan DPRD yang melaksanakan fungsi legeslatif. Kondisi ini menjadi landasan terbentuknya hubungan checks and balances yang lebih seimbang antara Kepala Daerah dengan DPRD. Dalam kaitan hubungan tersebut maka Kepala Daerah menyampaikan LKPJ kepada DPRDpaling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Akhir kata semoga apa yang kami laporkan ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menilai kinerja Pemerintah Daerah selama satu tahun anggaran2015, dan saran pemikiran sangat kami harapkan untuk perbaikan tahun mendatang.

Om Shanti, Shanti, Shanti Om

 

Denpasar, 14 Maret 2016

Walikota Denpasar

 

 

I.B. Rai Dharmawijaya Mantra

 


HTML tutorial
Unduh LKPJ Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2015


Oleh : bagus | 31 Oktober 2016 | Dibaca : 255 Pengunjung


Transparansi Keuangan Lainnya :

Lihat Arsip download Lainnya :

 



Video
No Video.
Facebook
Twitter